Bersama ini, kami HMPS PGMI menolak kebijakan yang diambil oleh pihak kampus, mengenai PBAK yang dilaksanakan pada 04 – 05 September 2020. Dengan adanya Surat Keputusan Rektor nomor SK: 11O/035/SK-IBN/VII/2020 tentang kepanitiaan yang melibatakan dosen dan mahasiswa, kami nilai cacat komunikasi. Dimana saat pembentukan panitia, hanya dosen yang melakukan rapat panitia. Seharusnya dalam kepanitiaan itu mahasiswa, tidak harus ketua HMPS dan di sana pun HMPS hanya sebagi Koordinator Pendamping. Hal itu pun disampaikan ketika sudah ada SK dan pengukuhan panitia PBAK.
Tanpa mengurangi rasa hormat, kami HMPS PGMI memutuskan tidak ikut kepanitiaan PBAK. Kami kecewa dan menolak ikut serta di dalamnya. Karena masalah pembentukan panitia dan cacatnya komunikasi. Adapun hal yang perlu diperhatikan pihak kampus dan panitia PBAK, antara lain:
- Kecacatan struktural dan jusfikasi sepihak oleh kampus
Kebijakan kampus dalam SK kepanitian PBAK, dianggap sudah sesuai dengan Dirjend Pendis Nomor 4961, dalam peraturan tersebut tertera bahwa kepanitiaan dari unsur–unsur pimpinan, dosen dan karyawan dan mahasiswa tetapi realitanya berbeda. Dan keputusan Dirjend pendis no. 4961 terdapat kaliamat “adapun nama–nama calon panitia dari unsur mahasiswa diusulkan oleh DEMA kepada Warek/Waka Bidang Kemahasiswaan.” Namun, realita yang terjadi Rektorat sama sekali tidak melakukan pertemuan dengan DEMA.
- Cacat komunikasi
Dalam rapat pembentukan PBAK pada 26 Agustus 2020, di sana pun ada beberapa kaprodi yang tidak tahu mengenai rapat yang dilakukan pada tangal tersebut.
- Poin bersatu untuk bersama
Kami selaku HMPS PGMI merasa kecewa. Walaupun HMPS dilibatakan dalam kepanitiaan PBAK, tetapi kenapa tidak ada komunikasi yang intens dan musyawarah? Itu yang menjadikan ruang dan gerak kami menjadi susah. Yang mana seharusnya ranah itu menjadi struktural mahasiswa.
Akhir kata, kami selaku HMPS PGMI menyuarakan, “Kami kecewa dan menolak kebijakan kampus tentang PBAK tahun ini. Semoga dapat diperhatikan lebih baiknya.”
Oleh: HMPS PGMI