(Sumber Gambar : Bing Image Creator)
“Kalau mau sukses, ya kerja keras.”
Kalimat itu terdengar sederhana. Kita sering mendengarnya sebagai nasihat, bahkan menjadikannya prinsip dalam menjalani hidup. Seolah-olah kerja keras adalah kunci yang dapat membuka semua pintu kesuksesan.
Namun, pernahkah kita bertanya: bagaimana jika seseorang sudah bekerja sekeras mungkin, tetapi tetap hidup dalam kemiskinan?
Di sekitar kita, ada buruh yang menghabiskan lebih dari delapan jam sehari demi upah yang pas-pasan. Ada petani yang menggantungkan hidup pada hasil panen, sementara harga jualnya tidak selalu berpihak kepada mereka. Ada pedagang kecil yang mulai berjualan sejak dini hari hingga malam, tetapi penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada pula pengemudi ojek daring yang bekerja belasan jam demi mengejar pendapatan yang semakin sulit diprediksi.
Mereka bekerja. Mereka berusaha. Mereka bahkan mungkin bekerja jauh lebih keras daripada sebagian dari kita.
Lalu, mengapa mereka tetap miskin?
Pertanyaan itu membawa kita pada satu persoalan yang lebih besar daripada sekadar rajin atau malas: Kemiskinan struktural.
Kemiskinan struktural terjadi ketika seseorang atau kelompok masyarakat berada dalam kemiskinan bukan semata-mata karena kurangnya usaha, melainkan karena sistem sosial dan ekonomi membuat mereka memiliki akses dan kesempatan yang lebih terbatas untuk memperbaiki kehidupannya.
Masalahnya bukan hanya apakah seseorang mau bekerja. Masalahnya juga adalah pekerjaan seperti apa yang tersedia, berapa upah yang diterima, bagaimana akses terhadap pendidikan, apakah layanan kesehatan dapat dijangkau, apakah ada perlindungan ketika kehilangan pekerjaan, serta apakah seseorang memiliki modal dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya.
Sebab, kerja keras tidak berlangsung di ruang kosong.
Seorang anak dari keluarga yang mampu mungkin dapat bersekolah di tempat yang berkualitas, mengikuti berbagai kursus, memiliki akses terhadap teknologi, dan memperoleh dukungan ketika ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sementara itu, anak dari keluarga miskin mungkin harus membagi waktunya antara sekolah dan membantu orang tua mencari nafkah. Ketika biaya pendidikan menjadi beban, sekolah bisa saja menjadi sesuatu yang harus dikorbankan.
Pada akhirnya, keduanya sama-sama diminta bekerja keras.
Tetapi mereka tidak memulai dari garis yang sama.
Di sinilah persoalan kemiskinan menjadi lebih rumit. Kita sering menilai seseorang berdasarkan hasil akhirnya tanpa melihat dari mana ia memulai. Ketika seseorang gagal mendapatkan pekerjaan yang layak, kita buru-buru mengatakan bahwa ia kurang berusaha. Ketika seorang pedagang kecil tidak berkembang, kita mengatakan ia kurang kreatif. Ketika seseorang tidak mampu melanjutkan pendidikan, kita menyebutnya kurang memiliki kemauan.
Padahal, kesempatan tidak pernah terbagi secara merata.
Seseorang yang memiliki pendidikan rendah akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi. Upah yang rendah membuatnya sulit menabung. Tanpa tabungan dan modal, kesempatan untuk membuka usaha atau meningkatkan keterampilan menjadi semakin terbatas. Ketika sakit, pendapatan dapat kembali tergerus. Siklus tersebut dapat berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Inilah yang membuat kemiskinan struktural berbeda dari sekadar persoalan “kurang bekerja keras”.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan. Penurunan angka kemiskinan memang merupakan kabar baik, tetapi angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan seluruh kerentanan masyarakat. Ada kelompok yang secara statistik tidak lagi berada di bawah garis kemiskinan, tetapi kehidupannya masih sangat rentan. Kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau biaya kesehatan yang tidak terduga dapat dengan cepat mengubah kondisi ekonomi sebuah keluarga.
Karena itu, persoalan kemiskinan tidak cukup dilihat hanya dari berapa banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Kita juga perlu bertanya: berapa banyak orang yang hidup sedikit di atas garis tersebut, tetapi sebenarnya hanya berjarak satu masalah dari kemiskinan?
Pertumbuhan ekonomi pun tidak otomatis menjawab persoalan tersebut.
Ekonomi dapat tumbuh, pembangunan dapat berlangsung, dan lapangan usaha dapat bertambah. Namun, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah: siapa yang menikmati pertumbuhan itu?
Jika kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas masih timpang, pekerjaan layak sulit didapatkan, pekerja informal minim perlindungan, dan masyarakat kecil kesulitan memperoleh modal, maka pertumbuhan ekonomi belum tentu menghasilkan kesejahteraan yang merata.
Ironisnya, kita sering lebih cepat menyalahkan individu daripada mempertanyakan sistem.
Kita mengatakan, “Dia kurang kerja keras.”
Tetapi jarang bertanya, “Mengapa seseorang yang bekerja sepanjang hari masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar?”
Kita bertanya, “Mengapa dia tidak mencari pekerjaan yang lebih baik?”
Tetapi jarang bertanya, “Apakah pekerjaan yang lebih baik tersedia dan dapat diakses oleh semua orang?”
Kita menyuruh masyarakat miskin untuk meningkatkan keterampilan.
Tetapi apakah pelatihan yang berkualitas benar-benar mudah mereka akses? Apakah setelah mengikuti pelatihan mereka otomatis memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak?
Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang seharusnya membuat kita berhenti melihat kemiskinan sebagai kegagalan individu semata.
Tentu, tulisan ini bukan untuk mengatakan bahwa kerja keras tidak penting. Kerja keras tetap diperlukan. Pendidikan, keterampilan, keberanian mengambil peluang, dan kegigihan tetap memiliki peran dalam menentukan kehidupan seseorang.
Namun, kita perlu berhenti menjadikan kerja keras sebagai jawaban tunggal atas semua persoalan.
Tidak adil meminta semua orang berlari dengan kecepatan yang sama ketika garis start mereka berbeda.
Karena itu, mengatasi kemiskinan membutuhkan perubahan yang lebih besar daripada sekadar meminta masyarakat bekerja lebih keras. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kerja keras menghasilkan kehidupan yang lebih layak.
Pendidikan berkualitas harus dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Pelatihan kerja harus benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja. Pekerja informal perlu memperoleh perlindungan yang memadai. Pelaku usaha kecil membutuhkan akses terhadap modal, pendampingan, dan pasar, bukan sekadar bantuan sesaat. Kebijakan ekonomi juga harus memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan, bukan hanya mengejar pertumbuhan secara angka.
Namun, kritik terhadap kemiskinan struktural juga tidak boleh berhenti pada tuntutan kepada pemerintah.
Di sinilah kita, terutama mahasiswa, perlu bercermin.
Kita sering menyebut diri sebagai agent of change. Istilah itu terdengar gagah dalam berbagai forum, seminar, maupun kaderisasi. Tetapi menjadi agen perubahan bukan sekadar memiliki keberanian berbicara atau mengkritik pemerintah.
Bagaimana mungkin kita mengaku ingin mengubah masyarakat jika kita sendiri masih mudah mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang kurang berusaha?
Perubahan justru dapat dimulai dari cara kita melihat persoalan.
Mahasiswa dapat menggunakan ilmu untuk melakukan penelitian yang benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Kita dapat mengajar anak-anak yang kesulitan memperoleh akses pendidikan. Kita dapat membantu pelaku UMKM memahami pemasaran digital dan pengelolaan keuangan. Kita dapat melakukan pendampingan di desa, menyuarakan persoalan pekerja, mengawal kebijakan publik, dan menulis berdasarkan data, bukan sekadar berdasarkan asumsi.
Lebih dari itu, kita perlu belajar untuk tidak menjadikan kemiskinan sebagai tontonan atau bahan untuk merasa lebih beruntung.
Orang miskin bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Mereka adalah manusia yang memiliki keluarga, harapan, dan keinginan untuk hidup lebih baik.
Maka, ketika kita melihat seseorang bekerja dari pagi hingga malam tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, mungkin pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya, “Mengapa dia tidak bekerja lebih keras?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Mengapa kerja kerasnya belum cukup untuk membuatnya hidup layak?”
Pertanyaan tersebut memaksa kita melihat persoalan yang lebih besar: tentang upah, pendidikan, kesempatan, perlindungan sosial, akses ekonomi, dan kebijakan yang menentukan bagaimana kehidupan masyarakat berlangsung.
Pada akhirnya, kemajuan sebuah bangsa tidak seharusnya hanya diukur dari gedung yang semakin tinggi, investasi yang semakin besar, atau angka pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kemajuan juga harus terlihat dari kemampuan masyarakat biasa untuk hidup layak melalui kerja yang mereka lakukan.
Sebab, jika seseorang sudah menghabiskan tenaga, waktu, bahkan kesehatannya untuk bekerja tetapi tetap tidak mampu keluar dari kemiskinan, mungkin persoalannya bukan karena ia kurang keras berlari.
Mungkin sejak awal, lintasannya memang tidak dibuat setara.
Dan jika demikian, tugas kita bukan menyuruh mereka berlari lebih keras.
Tugas kita adalah mempertanyakan mengapa lintasannya tidak pernah dibuat adil.
Penulis : Nur Afnan Salsabila